Mengenal BNRI dan TBNRI dalam Legalitas PT
Saat mendirikan Perseroan Terbatas (PT), biasanya orang lebih familiar dengan beberapa dokumen seperti akta pendirian, SK pengesahan badan hukum, NPWP, dan NIB.
Namun, dalam proses administrasi badan hukum, terdapat hal lain yang juga perlu diketahui, yaitu BNRI dan TBNRI.
Pada tahun 2026, terdapat perkembangan dalam mekanisme pengumuman badan hukum dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur tata cara pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI), serta pengumuman Yayasan dalam TBNRI.
Pada September 2026, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) juga melakukan sosialisasi mengenai tata cara pengumuman PT dan Yayasan melalui BNRI dan TBNRI.
Lantas, apa sebenarnya BNRI dan TBNRI, dan bagaimana kaitannya dengan legalitas sebuah PT?
Apa yang Dimaksud dengan BNRI?
BNRI merupakan singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Secara sederhana, BNRI dapat dipahami sebagai media resmi untuk mengumumkan informasi tertentu yang berkaitan dengan badan hukum maupun hal-hal lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks PT, pengumuman ini berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai badan hukum kepada masyarakat dan pihak ketiga.
Perlu diketahui, BNRI bukan merupakan izin usaha seperti NIB dan bukan pula pengganti akta pendirian PT. BNRI memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari mekanisme pengumuman resmi mengenai badan hukum.
Apa Itu TBNRI?
Selain BNRI, terdapat istilah TBNRI atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
TBNRI merupakan bagian tambahan dari Berita Negara yang memuat informasi atau materi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk Perseroan Terbatas, tata cara pengumuman dalam BNRI dan TBNRI saat ini diatur melalui Permenkum No. 14 Tahun 2026.
Melalui aturan tersebut, terdapat mekanisme baru dalam penyelenggaraan layanan pengumuman badan hukum, termasuk penggunaan sistem elektronik dan integrasi dengan sistem administrasi badan hukum.
Apa Saja yang Diatur dalam Permenkum No. 14 Tahun 2026?
Permenkum No. 14 Tahun 2026 mengatur tata cara pengumuman badan hukum, antara lain:
Pengumuman Perseroan Terbatas dalam BNRI dan TBNRI;
Pengumuman Yayasan dalam TBNRI; dan
Mekanisme pelayanan pengumuman badan hukum secara elektronik.
Untuk PT, pengumuman dapat berkaitan dengan beberapa hal, termasuk pendirian Perseroan, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran Perseroan.
Dengan demikian, pengumuman badan hukum tidak hanya berkaitan dengan PT yang baru didirikan, tetapi juga dapat berhubungan dengan perubahan atau pembubaran suatu Perseroan.
Proses Pengumuman PT Terintegrasi dengan SABH
Salah satu perkembangan yang perlu diketahui adalah adanya integrasi antara layanan pengumuman dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU.
Melalui integrasi tersebut, data yang telah diproses dalam sistem administrasi badan hukum dapat diteruskan secara elektronik ke proses pengumuman.
Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih terintegrasi karena pengguna tidak perlu memasukkan data yang sama secara berulang pada tahapan yang berbeda.
Dengan sistem tersebut, proses yang berkaitan dengan administrasi badan hukum dan pengumuman dapat dilakukan melalui alur elektronik yang saling terhubung.
Bagaimana Tahapan Pengumuman PT?
Proses pengumuman badan hukum dilakukan melalui mekanisme elektronik. Secara umum, tahapannya meliputi:
1. Pengajuan Permohonan
Permohonan diajukan dan diproses melalui sistem administrasi badan hukum sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan.
2. Pemeriksaan Data dan Dokumen
Data serta dokumen yang diperlukan kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penerbitan Kode Billing
Dalam proses layanan pengumuman, sistem akan menerbitkan kode billing yang digunakan untuk pembayaran PNBP.
4. Melakukan Pembayaran
Pemohon melakukan pembayaran berdasarkan kode billing yang telah diterbitkan.
Apabila kode billing sudah melewati masa berlaku, pemohon dapat mengajukan penerbitan kode billing kembali melalui sistem sesuai mekanisme yang tersedia.
5. Penerbitan Nomor BNRI/TBNRI
Setelah pembayaran dilakukan, proses dilanjutkan dengan penerbitan nomor BNRI atau TBNRI sesuai dengan jenis pengumumannya.
6. Publikasi Pengumuman
Tahap selanjutnya adalah penyusunan dan publikasi pengumuman secara elektronik melalui layanan resmi DJPP.
Mengapa Pengumuman Badan Hukum Penting?
Pengumuman badan hukum berkaitan dengan asas publisitas, yaitu agar informasi mengenai suatu badan hukum dapat diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Sebuah perusahaan tentunya tidak hanya berhubungan dengan pemilik atau pengurusnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan juga dapat berhubungan dengan berbagai pihak, seperti:
pelanggan;
supplier;
investor;
bank;
mitra usaha;
kreditur; dan
pihak ketiga lainnya.
Dengan adanya pengumuman, informasi tertentu mengenai pendirian, perubahan, maupun pembubaran badan hukum dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Apakah BNRI dan NIB Itu Sama?
Tidak. BNRI/TBNRI dan NIB memiliki fungsi yang berbeda.
Agar lebih mudah dipahami, berikut perbedaannya:
Akta Pendirian
Dokumen yang dibuat oleh notaris dan memuat ketentuan mengenai pendirian serta struktur perusahaan.
SK Pengesahan Badan Hukum
Dokumen yang menunjukkan bahwa PT telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum.
NIB (Nomor Induk Berusaha)
Identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS.
BNRI/TBNRI
Bagian dari mekanisme pengumuman resmi mengenai badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jadi, keempatnya memiliki fungsi masing-masing dan tidak dapat disamakan.
Bagaimana dengan PT yang Sudah Berdiri Sebelumnya?
Penerapan mekanisme baru tidak berarti seluruh PT yang sudah pernah melakukan pengumuman harus mengulang proses dari awal.
DJPP menjelaskan bahwa apabila suatu badan hukum telah melakukan pengumuman melalui Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), pengumuman tersebut tetap berlaku dan tidak perlu dilakukan kembali melalui DJPP untuk objek pengumuman yang sama.
Ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menghindari adanya pengumuman ganda.
Dengan begitu, perusahaan yang sudah memiliki riwayat pengumuman sebelumnya tidak perlu langsung menganggap bahwa seluruh pengumuman harus diterbitkan kembali karena adanya mekanisme baru.
Hal yang Perlu Dipersiapkan Saat Mendirikan PT di 2026
Bagi kamu yang sedang mempersiapkan pendirian PT, ada beberapa aspek legalitas yang sebaiknya diperhatikan sejak awal.
1. Persiapkan Nama PT
Nama perusahaan perlu disiapkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebelum diproses dalam administrasi pendirian badan hukum.
2. Tentukan Kegiatan Usaha dan KBLI
Pemilihan KBLI perlu disesuaikan dengan kegiatan usaha yang benar-benar akan dijalankan. Hal ini penting karena kegiatan usaha dapat berkaitan dengan jenis perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi.
3. Tentukan Struktur Perusahaan
Data pendiri, pemegang saham, direksi, dan komisaris perlu dipersiapkan sesuai dengan struktur perusahaan yang akan dibentuk.
4. Tentukan Alamat Perusahaan
Alamat perusahaan juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kegiatan usaha serta ketentuan yang berlaku di lokasi tersebut.
5. Lengkapi Proses Pendirian Badan Hukum
Pendirian PT melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pembuatan akta oleh notaris hingga proses administrasi dan pengesahan badan hukum.
6. Perhatikan Legalitas Setelah PT Berdiri
Setelah PT mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, masih terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan, seperti NIB, perizinan berusaha sesuai kegiatan usaha, administrasi perpajakan, serta kewajiban lain yang mungkin berlaku bagi perusahaan.
BNRI dan TBNRI menjadi salah satu bagian yang perlu dipahami dalam rangkaian administrasi badan hukum tersebut.
Kesimpulan
Memiliki akta pendirian dan SK pengesahan badan hukum merupakan bagian penting dalam proses pendirian PT. Namun, administrasi sebuah perusahaan tidak berhenti pada dua dokumen tersebut.
BNRI dan TBNRI merupakan bagian dari mekanisme pengumuman badan hukum kepada publik. Dengan adanya Permenkum No. 14 Tahun 2026, tata cara pengumuman PT dan Yayasan kini memiliki mekanisme yang lebih terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum.
Bagi calon pengusaha yang ingin mendirikan PT di tahun 2026, memahami setiap tahapan legalitas sejak awal dapat membantu mempersiapkan proses pendirian perusahaan dengan lebih terarah.
Jadi, sebelum mendirikan PT, pastikan kamu tidak hanya memahami akta, SK, dan NIB, tetapi juga mengetahui tahapan administrasi badan hukum lainnya, termasuk BNRI dan TBNRI.
Butuh Bantuan Pendirian PT?
GoSpace siap membantu memberikan informasi mengenai kebutuhan pendirian PT, legalitas usaha, hingga Virtual Office yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kamu.
