Apakah Semua Perusahaan Harus Mengganti KBLI?
Tidak selalu.
Kalau perusahaanmu masih menggunakan KBLI 2020, langkah pertama bukan langsung melakukan perubahan dokumen. Sebaiknya cek terlebih dahulu hasil konversi KBLI perusahaan ke versi 2025, lalu pastikan kegiatan usaha yang tercantum memang masih menggambarkan bisnis yang dijalankan.
Apa yang Berubah dalam KBLI 2025?
Sebagian orang mungkin menganggap perubahan KBLI hanya berkaitan dengan pergantian nomor kode. Padahal, dalam proses penyesuaian dari KBLI 2020 ke KBLI 2025, bentuk perubahannya bisa berbeda-beda.
Ada kode yang tetap sama, ada yang mengalami perubahan kode dengan kegiatan yang masih sejalan, ada kode yang dipecah menjadi beberapa kegiatan, dan ada pula beberapa kode yang digabung menjadi satu.
Karena itu, jangan hanya berpatokan pada angka KBLI.
Perhatikan juga deskripsi serta cakupan kegiatan usaha yang tercantum dalam kode tersebut. Hal ini penting untuk memastikan KBLI yang digunakan benar-benar sesuai dengan aktivitas bisnis perusahaan.
OSS juga telah menyediakan mekanisme konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025 dengan beberapa pola perubahan, termasuk 1:1, 1:N, N:1, dan N:N.
Jadi, apa saja yang perlu dilakukan pemilik PT yang masih menggunakan KBLI lama?
Hal yang Perlu Kamu Cek Setelah Berlakunya KBLI 2025
1. Mulai dari KBLI yang Saat Ini Digunakan
Jangan langsung melakukan perubahan sebelum mengetahui kondisi data perusahaan.
Coba periksa terlebih dahulu KBLI yang tercantum pada:
Akta perusahaan
Data AHU
NIB
OSS
Perizinan berusaha
Setelah itu, lakukan pengecekan apakah KBLI tersebut mengalami penyesuaian atau perubahan dalam sistem KBLI 2025.
OSS sudah menyediakan informasi serta panduan konversi yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025.
2. Perhatikan Deskripsi Kegiatannya, Bukan Hanya Kodenya
Perubahan nomor KBLI tidak selalu berarti kegiatan usaha perusahaan ikut berubah.
Misalnya, satu kode pada KBLI 2020 dapat dikonversikan menjadi kode yang berbeda pada KBLI 2025. Dalam kondisi tertentu, bahkan satu kode lama dapat terbagi menjadi beberapa kode baru.
Karena itu, jangan langsung memilih kode baru hanya karena nomor atau namanya terlihat paling mirip.
Bandingkan uraian kegiatan dan ruang lingkupnya dengan aktivitas bisnis yang benar-benar dijalankan perusahaan.
Dengan begitu, kode yang dipilih tidak hanya terlihat sesuai di dokumen, tetapi juga benar-benar mencerminkan kegiatan usaha perusahaan.
3. Pastikan Data Perusahaan Saling Konsisten
Hal ini sering kali luput dari perhatian pemilik usaha.
Jangan hanya melihat apakah NIB sudah tersedia. Coba periksa kembali kesesuaian informasi antara Akta, AHU, NIB, dan OSS.
Apalagi saat ini perusahaan sedang berada dalam masa transisi menuju KBLI 2025. Keselarasan data antar-sistem menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan kendala saat perusahaan membutuhkan layanan atau melakukan pengurusan perizinan.
Kalau menemukan adanya perbedaan data, jangan buru-buru mengubah dokumen. Cari tahu terlebih dahulu dari mana perbedaan tersebut berasal dan perubahan apa yang sebenarnya diperlukan.
4. KBLI Berubah, Apakah Akta Otomatis Harus Diubah?
Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul dari pemilik PT.
“Kalau kode KBLI saya berubah, apakah harus buat akta baru?”
Tidak otomatis.
Jika perubahan hanya berupa penyesuaian kode, sementara kegiatan usaha perusahaan pada dasarnya tetap sama, perubahan kode tersebut tidak serta-merta berarti anggaran dasar harus diubah.
Berbeda jika perusahaan memang ingin menambah, mengurangi, atau mengubah kegiatan usaha. Dalam kondisi tersebut, dokumen perusahaan dan perizinan perlu ditinjau kembali untuk menentukan penyesuaian yang diperlukan.
Jadi, jangan langsung mengeluarkan biaya untuk perubahan akta sebelum mengetahui jenis perubahan KBLI yang terjadi.
Bagaimana Jika KBLI yang Digunakan Sudah Tidak Sesuai dengan Bisnis?
Nah, kondisi ini justru perlu mendapat perhatian lebih.
Perusahaan bisa saja awalnya menjalankan satu jenis usaha, kemudian seiring waktu bisnisnya berkembang dan mulai menjalankan aktivitas lain. Namun, data legalitasnya masih menggunakan kegiatan usaha yang lama.
Kalau sudah seperti ini, persoalannya bukan sekadar mengganti nomor KBLI.
Yang perlu diperiksa adalah apakah kegiatan usaha yang tercantum dalam legalitas perusahaan masih sesuai dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya dilakukan.
Sebab, KBLI bukan sekadar kode yang dicantumkan untuk melengkapi dokumen perusahaan.
KBLI berfungsi sebagai klasifikasi kegiatan usaha dan menjadi salah satu bagian dalam proses perizinan berusaha melalui OSS.
Kenapa Pemilihan KBLI Tidak Boleh Sembarangan?
Kesalahan dalam memilih KBLI terkadang baru terasa ketika perusahaan mulai melakukan pengurusan lainnya.
Misalnya ketika ingin:
mengajukan perizinan tambahan,
menambah kegiatan usaha,
mengembangkan bisnis ke bidang baru,
mengikuti tender,
menjalin kerja sama dengan perusahaan lain,
memenuhi persyaratan administrasi tertentu,
atau mengurus kebutuhan perpajakan.
Jika kegiatan bisnis yang sebenarnya tidak sesuai dengan KBLI yang tercatat, proses administrasi selanjutnya bisa menjadi lebih panjang dan membutuhkan penyesuaian tambahan.
Jadi, jangan memilih KBLI hanya berdasarkan:
“Kayaknya ini paling mirip dengan bisnis saya.”
Yang perlu diperhatikan adalah jenis kegiatan yang benar-benar dilakukan serta batasan dan ruang lingkup dari KBLI tersebut.
Baru Mau Mendirikan PT? Justru KBLI Harus Dipikirkan dari Awal
Kalau perusahaanmu masih dalam tahap persiapan, ini merupakan waktu yang tepat untuk menentukan KBLI dengan lebih teliti.
Jangan hanya mengikuti KBLI perusahaan lain karena jenis bisnisnya terlihat serupa.
Sebelum menentukan kode, pahami dulu:
Apa kegiatan utama perusahaan?
Produk atau jasa apa yang ditawarkan?
Bagaimana kegiatan usaha tersebut dijalankan?
Apakah ada perizinan atau persyaratan khusus?
Apakah lokasi usaha yang digunakan sesuai dengan kegiatan tersebut?
Setelah memahami hal-hal tersebut, barulah tentukan KBLI yang paling relevan.
Pemilihan yang tepat sejak awal bisa membantu membuat struktur legalitas perusahaan menjadi lebih sesuai dengan arah bisnis dan mengurangi kebutuhan penyesuaian di kemudian hari.
Jangan Baru Cek KBLI Saat Sudah Ada Kendala
Berlakunya KBLI 2025 bukan berarti seluruh perusahaan harus langsung mengubah semua dokumen legalitasnya.
Yang lebih penting adalah memahami hasil transisi dan memastikan informasi perusahaan tetap sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya.
Kalau perusahaanmu sudah lama berdiri, mulai dengan mengecek KBLI yang digunakan.
Periksa NIB dan data OSS.
Bandingkan dengan data AHU dan dokumen perusahaan.
Jika terdapat perubahan kode, lihat terlebih dahulu hasil konversinya.
Dan jika kegiatan usaha memang sudah berubah, evaluasi kembali apakah legalitas perusahaan juga perlu disesuaikan.
Jangan menunggu sampai sedang mengurus izin, mengikuti tender, atau mengembangkan bisnis baru kemudian menyadari bahwa KBLI perusahaan tidak sesuai.
Dalam mengurus legalitas usaha, lebih baik melakukan pengecekan sejak awal daripada harus melakukan perbaikan ketika kebutuhan sudah mendesak
https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/322/t/undangundang%2Brepublik%2Bindonesia%2Bnomor%2B20%2Btahun%2B2016%2Btentang%2Bmerek%2Bdan%2Bindikasi%2Bgeografis?utm_source=chatgpt.com
